Penulis: Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan
“Pembangunan pertanian harus dibangun dalam kerangka semangat dan kerja bersama.”
Kalimat tersebut tidak hanya sekali dua kali diucapkan, tapi berulang-ulang ditegaskan oleh Syahrul Yasin Limpo sejak dilantik menjadi Menteri Pertanian (Mentan) pada Oktober 2019 lalu. Alasannya sederhana. Pertanian sebagai sektor produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, memang melibatkan banyak pelaku dan kelompok pemangku kepentingan yang tentunya memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, menjadi penting untuk menyelaraskan langkah para pelaku dan pemangku kepentingan di sektor ini. Bagaimana pun keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh kekompakan dan kepedulian semua pihak.
Apalagi Mentan Syahrul selalu menekankan salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah bagaimana negara hadir untuk petani dan kita mampu memberi makan 267 juta penduduk Indonesia. Maka tidak perlu disangsikan bahwa pembangunan pertanian, termasuk upaya memastikan ketersediaan pangan nasional dari produksi dalam negeri terus menjadi perhatian serius pemerintah.
Maka jika ada tudingan bahwa pemerintah abai terhadap tata kelola pangan, kita perlu menelisik dan mempertanyakan basis data atau fakta yang digunakan. Bahkan kita bisa berasumsi, tudingan tersebut muncul dari pihak yang tidak mengikuti atau tidak terinformasikan perkembangan sektor pertanian saat ini.
Keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya terlihat dari tidak adanya gejolak harga pangan, sekalipun pada hari raya dan tahun baru. Bahkan harga beras sepanjang tahun 2019 ini cenderung menurun, dan hal ini terlihat pada kelompok pangan beras dan umbi-umbian mengalami deflasi sebesar 0,15%, dan dimana beras mempunyai andil terbesar (0,0334) dalam mengendalikan inflasi.
Berbicara tentang ketahanan pangan secara keseluruhan, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Perlu kita syukuri, data dari The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan capaian indeks ketahanan pangan Indonesia terus menunjukkan pergerakan yang positif. Pada tahun 2018, indeks ketahanan pangan Indonesia naik menjadi 54,8. Angka ini menjadikan peringkat ketahanan pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.
Peningkatan indeks ketahanan pangan ini berkorelasi pada menurunnya tingkat kemiskinan di pedesaan, sebagai wilayah berbasis pertanian. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada September 2019, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 12,60 persen atau 14,9 juta jiwa. Sebelumnya, jumlah penduduk miskin di pedesaan memang terus menurun. Jika melihat data pada Maret 2013, dimana persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 14,32 persen. Kemudian pada Maret 2018, angkanya turun menjadi 13,20 persen. Kemudian angka tersebut kembali turun di periode yang sama tahun 2019, sebanyak 12,85 persen.
Selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan, kesejahteraan petani juga terus meningkat. Terbukti, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani, menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2018, NTUP mencapai NTP mencapai 102.46, meningkat dibandingkan NTP 2014 yang berada di angka 102.03. Pada tahun ini, NTP diperkirakan terus meningkat. Setidaknya rerata NTP Januari – November 2019 sudah berada di angka 103.09.
"opini" - Google Berita
January 24, 2020 at 02:12PM
https://ift.tt/2RRjXdw
OPINI: Kolaborasi Memajukan Pertanian Indonesia - Tribun Timur
"opini" - Google Berita
https://ift.tt/2Fl45Kd
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment