PIKIRAN RAKYAT - Arahan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahan adalah menciptakan SDM unggul Indonesia maju.
Dan, Perpustakaan Nasional adalah salah satu yang diharapkan mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di level Asia.
Indeks pembangunan manusia bisa dicapai, jika manusia Indonesia cerdas. Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara didirikan.
Baca Juga: Niat COD Jual Beli Hewan Langka, Dua Warga Majalengka Diciduk Polisi Usai Janjian Lewat Facebook
Tak hanya itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai Prioritas Nasional yang dicapai melalui peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
Selain itu juga untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, dan peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
Dan, untuk terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
Baca Juga: Hingga 3 Jam Lamanya, Banjir Jakarta Sebabkan Perjalanan Kereta Api ke Sejumlah Pulau Jawa Terlambat
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, perhatian khusus Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul perlu dilihat secara serius, pasalnya dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan akses buku bacaan di perpustakaan sebagai jantung pendidikan.
Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya baca yang rendah.
Sebaliknya ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan askes bacaan di setiap daerah.
Baca Juga: Pilih Sekolah Negeri, Siswi SMP Korban Bullying di Purworejo Aktif Kembali Sebagai Pelajar
"Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan, disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama," kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan laporan pada Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai pembicara kunci, adalah untuk meyakinkan seluruh pemerintah daerah agar punya kesadaran menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penduduknya.
“Itulah sebabnya upaya kita untuk memasukkan perpustakaan sebagai urusan wajib yang diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi fondasi dan landasan yang kuat untuk ke depan,” kata Syarif.
Baca Juga: DPRD DKI: Jakarta Siap Tanggalkan Status Ibu Kota
Dan, Kita berharap, bahwa pemerintah daerah dan kepala daerahnya mempunyai kesadaran untuk menciptakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Urgensi pendidikan dan perpustakaan nyatanya tidaklah dapat dipisahkan. Oleh karenanya, ia mendorong Pemda untuk menumbuhkembangkan budaya literasi.
"Tidak ada guru tentang kedaerahan, tapi banyak buku yang menginformasikan asal usul, adat istiadat. Ini bisa dikelola oleh daerah. Daerah harus benar-benar tumbuhkan literasi," terang Syarif Bando. ***
"opini" - Google Berita
February 25, 2020 at 02:30PM
https://ift.tt/32mzhUf
Masyarakat Jangan Terjebak Opini Budaya Baca Indonesia Rendah, Syarif : Pemerintah Daerah Harus Menumbuhkembangkan Literasi - Pikiran Rakyat
"opini" - Google Berita
https://ift.tt/2Fl45Kd
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment