Dosen di Jurusan Sosiologi & Antropologi, FIS, UNNES
Belum lama ini kita dihebohkan oleh berita pelanggaran ZEE (zona ekonomi ekslusif) Indonesia di Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal nelayan Cina yang dikawal oleh kapal pengawal pantai Cina (China Coast Guard). Ada juga yang mengatakan insiden itu sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah perbatasan maritim Republik Indonesia.
Perbatasan RI terdiri dari perbatasan laut, darat dan udara. Sering kali kita kurang memberi perhatian proporsional pada wilayah perbatasan, namun ketika ada pihak asing mengusik perbatasan terutama perbatasan laut atau darat maka semua “kebakaran jenggot”. Contohnya perbatasan di Laut Natuna Utara itu. Sebelumnya juga pernah terjadi di laut blok Ambalat, perbatasan darat di Kalimantan Barat, kasus Pulau Sebatik, serta lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
Wilayah perbatasan RI sering dilihat sebagai area yang rawan dengan berbagai gangguan seperti pergeseran patok batas negara, pencaplokan tanah perbatasan, rawan penyelundupan (smuggling), dan perdagangan gelap (illegal trading). Paradigm lama dalam memandang wilayah perbatasan ini lebih menonjol pada aspek keamanan dan pertahanan.
Selanjutnya juga berkembang paradigma baru yang melengkapi paradigma lama, di mana wilayah perbatasan negara RI juga dilihat sebagai area yang perlu mendapat perhatian dalam hal pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan.
Karena wilayah perbatasan sering dilihat sebagai halaman belakang RI yang rawan dari aspek keamanan dan pertahanan maka tidak mengherankan jika pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kekuasaan menjadi tertinggal.
Fenomena ini kontras dengan pusat-pusat kekuasaan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti bandar udara internasional dan pelabuhan laut internasional layaknya sebuah beranda atau halaman depan RI terlihat lebih maju dalam pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan (NT Brata, 2018:2).
Ketika kita meneliti masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan Sabah Malaysia, menurut rakyat Indonesia di perbatasan, pemerintah Malaysia lebih perhatian kepada rakyatnya dari pada pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Pemerintah Indonesia dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat di kawasan perbatasan.
Pendekatan untuk memahami keadilan dapat dilakukan melalui berbagai dimensi. Plato misalnya, membangun konsep keadilan dengan mengedepankan pendekatan hukum dari pada pendekatan politik (Rusell,2007:153-154).
"opini" - Google Berita
February 05, 2020 at 08:48AM
https://ift.tt/3999SPS
OPINI Dr Nugroho Trisnu Brata : Menjaga Perbatasan RI - Tribun Jateng
"opini" - Google Berita
https://ift.tt/2Fl45Kd
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment